Bakal Purna Tugas, Ini Sederet Pengabdian Jusuf Kalla untuk Indonesia

Ketika Jusuf Kalla menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada medio 2001-2004 (Kabinet Gotong Royong di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri), sejumlah konflik horizontal berkecamuk dan memakan korban sipil. JK, dengan kapasitasnya sebagai Menkokesra, kemudian memprakarsai sejumlah pembicaraan damai yang melibatkan pihak-pihak bertikai.

Pertama ada Deklarasi Malino I pada 20 Desember 2001, yang menjadi akhir dari konflik komunal yang mencabik-cabik kedamaian di Kota Poso sejak akhir 1998. Kedua yakni Deklarasi Malino II (13 Februari 2002), sebagai upaya menyelesaikan konflik sektarian Ambon sejak awal 1999 yang merenggut nyawa lebih dari seribu warga sipil.

Perannya sebagai juru damai kembali mencuat kala menjabat posisi Wakil Presiden untuk periode pertama masa tugas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI (2004-2009). Ia mencetuskan kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik bersenjata yang sudah berlangsung sejak dekade 1980-an pun dinyatakan usai pada 15 Agustus 2005.

Menjadi negarawan dengan latar belakang ilmu ekonomi membuat Jusuf Kalla turut memegang posisi penting di sejumlah organisasi berbasis disiplin ilmu. Ada Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan (1985-1995) lalu Wakil Ketua ISEI Pusat pada tahun 1987 hingga 2000, jabatan yang dilepasnya sebelum masuk ke Kabinet Persatuan Nasional pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) dari 26 Oktober 1999 sampai 24 Agustus 2000.

Saat ini JK menjabat sebagai Ketua Umum di dua organisasi yakni Palang Merah Indonesia (PMI) (sejak 2009) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) (sejak 2010). Tak lupa, beliau pun masih ditahbiskan sebagai Ketua Ikatan Alumni Univesitas Hasanuddin sejak tahun 1992.

Sedang di skala internasional, salah satu pengusaha kondang asal Sulsel ini kembali didaulat sebagai Ketua Centrist Asia-Pacific Democrats International (CAPDI) pada Oktober 2018.

Sejak kembali menjabat sebagai Wakil Presiden RI untuk masa bakti kedua (2014-2019) mendampingi Presiden Joko Widodo, Daeng Ucu' --sapaannya dari penduduk Kota Makassar-- selalu menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2015 hingga 2019, JK tak pernah absen ke Markas Besar PBB di New York, AS.

Beberapa kali ia berpidato di hadapan puluhan delegasi dengan tema beragam. Mulai dari capaian Indonesia dalam agenda pembangunan global (2015), masalah pengungsi (2016), penyelesaian sengketa di seluruh dunia dengan damai (2017) dan tantangan global perihal kedamaian dan konflik (2018). Yang terbaru yakni pada 27 September kemarin, JK berbicara perihal multilateralisme di atas podium PBB.

Fenomena satu Wapres pada masa pemerintahan dua Presiden berbeda memang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Namun itulah yang dialami langsung oleh Jusuf Kalla. Bekerja dengan SBY serta Jokowi memberinya banyak pengalaman. Lantas apa perbedaan mencolok antara keduanya?

Dalam beberapa kesempatan, JK menjabarkan secara terperinci perbedaan gaya masing-masing "bos". SBY menurutnya selalu ingin sempurna dalam menyelesaikan tugas negara. Ada pula pembagian tugas di masa bakti 2004-2009, di mana JK diminta mengurus persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Sementara di masa bakti 2014-2019, sang presiden petahana disebutnya selalu menekankan pada detail. Kegiatan blusukan untuk mengetahui kondisi rakyat secara langsung dari dekat membuatnya jarang berkantor di Istana. Akan tetapi, peran JK lebih fleksibel seperti menangani birokrasi, pemerintahan daerah, pariwisata, dan masih banyak lagi.

Terima kasih atas jasa-jasanya selama 10 tahun menjadi Wapres, pak!