Buntut Bentrok Mahasiswa Makassar, Aktivitas di Kampus Dibatasi

Bupati Luwu Basmin Matayang dan Bupati Bone Andi Fashar M Padjalangi juga disebutkan hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, pekan lalu itu. Kehadiran dua pemimpin berbeda wilayah itu, kata Yudhiawan, dalam rangka menyatukan persepsi, visi, dan misi terkait imbauan untuk para putra-putri daerah mereka yang melanjutkan pendidikan di Kota Makassar.

“Supaya situasi kamtibmas di Kota Makassar tetap kondusif, mahasiswanya belajar persiapkan untuk masa depan,” terang mantan Direktur Dirkrimsus Polda Sulsel ini.

Pertemuan forkopimda yang melibatkan sejumlah perwakilan kampus di Kota Makassar ini disepakati beberapa poin penting. Di antaranya, pihak kampus diminta untuk lebih ketat mengawasi aktivitas mahasiswa di luar jam belajar-mengajar.

"Kita sudah koordinasi dengan aparat kampus di sini. Dan kalau malam, tidak ada aktivitas kegiatan yang menyangkut kemahasiswaan yang di mana, dikhawatirkan bisa menimbulkan kerawanan,” tegas Yudhiawan.

Kegiatan kemahasiswaan di dalam area kampus, lanjutnya, hanya dapat dilakukan di waktu pagi hingga sore hari. Selain itu, dekan hingga tenaga pengajar atau dosen juga diminta untuk membina semua mahasiswanya dengan pola didik dan asuh yang disiplin.

“Gurunya, juga bisa membina hubungan baik dengan para mahasiswa. Jangan ada jarak, kalau ada jarak namanya pasti yah mereka berkomunikasi tapi tidak tersalurkan bisa menimbulkan hal-hal yang mengganggu kamtibmas,” ucapnya.

Yang tak kalah pentingnya dalam pertemuan tersebut lanjut Yudhiawan adalah soal penekanan terhadap seluruh mahasiswa untuk tidak terlibat dan terprovokasi pertikaian berujung bentrok internal di dalam kampus. Pihak kampus diminta untuk terus memantau dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar kejadian yang dapat merugikan internal kampus bisa dicegah.

Pihak kampus, lanjut Yudhiawan, bersepakat dan berkomitmen untuk menindak tegas mahasiswa yang kedapatan dan terbukti melanggar hukum akan dikembalikan ke orangtua atau dikeluarkan dari kampus.

“Dalam pertemuan, yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses. Tapi kalau yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, kita pertemukan dengan upaya mediasi. Nanti pemerintah daerah akan membina warganya masing-masing. Dikembalikan ke pemerintah akan seperti apa nanti pola silaturahminya,” kata mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi itu.