Damri Masih Berharap Subsidi Pemerintah untuk BRT Makassar

Ilyas menerangkan, Damri tidak mungkin terus-terusan mengelola BRT Makassar sendirian. Seperti yang dijanjikan, pihaknya terus berharap bantuan subsidi dari pemerintah.

Menurut Ilyas, idealnya pemerintah campur tangan dalam menerapkan moda transportasi massal. Sebab sarana dihadirkan untuk memenuhi dan memudahkan kebutuhan masyarakat. Dia mencontohkan Transjakarta yang setiap tahun dapat suntikan dari Pemprov DKI Jakarta sesuai kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

“Bukan Damri yang disubsidi, tapi masyarakat. Kami hanya menjembatani, karena pemerintah ingin masyarakat terlayani,” ucap Ilyas.

Damri Makassar tengah memikirkan solusi untuk mengatasi kerugian akibat BRT setiap tahun. Armada bus yang tidak beroperasi, rencananya akan dialihkan untuk moda transportasi di luar Makassar.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba, kata Ilyas, telah mengusulkan agar bus BRT bisa digunakan mengangkut penumpang dari daerahnya ke Mamuju, Sulawesi Barat, pulang pergi. Usulan tersebut sementara dipertimbangkan, meski belum pasti dijalankan.

“Kita tetap berkomitmen. Kalau saat ini masih ada yang bisa digerakkan untuk menutupi biaya operasi, kita tutupi,” Ilyas menerangkan.

Sebelumnya diberitakan, awalnya BRT Trans Mamminasata dirancang beroperasi di sebelas koridor. Setelah sempat jalan di lima koridor, kini layanan menyisakan dua koridor, yakni koridor 1 dengan rute Bandara Hasanuddin - Jalan Riburane Makassar; serta koridor 3 Terminal Daya - Pallangga, Gowa.

Dari 30 armada BRT yang dikelola, Damri hanya mengoperasikan sepuluh di antaranya secara bergantian. Termasuk untuk satu rute non koridor yang melayani rute antar kampus UIN.

Hermanto, Manajer Teknik Operasional Damri Makassar mengungkapkan bahwa satu armada BRT butuh biaya operasional sekitar Rp400 ribu per hari. Biaya itu dihitung untuk keperluan bahan bakar serta membayar pengemudi dan pengawas. Belum termasuk keperluan lain, misalnya perawatan oli atau ban.

Kerugian sangat terasa, karena selama ini satu armada hanya menghasilkan pendapatan antara Rp50 ribu hingga Rp150 per hari. Biaya operasional pun ditutupi dari subsidi silang yang kian hari jumlahnya kian membengkak.

“Kerugian sudah sejak awal. Dari 2016 sampai tahun 2018, rata-rata rugi sampai Rp3 miliar per tahun. Ruginya dari pendapatan reguler yang disubsidi,” Hermanto menerangkan.

BRT dianggap merugi karena kurang peminat. Ilyas mengakui masyarakat masih cenderung memilih angkutan lain. Soal ini sangat terasa sejak kehadiran sarana transportasi dalam jaringan (online).

“Kita akui masuknya angkutan online sangat berpengaruh. Karena orang bisa bepergian sampai ke rumah, bukan turun di halte seperti jika menggunakan bus,” ucap Ilyas.