Jemaat Katolik di Bulukumba Tak Bisa Rayakan Natal Bersama 2019

Dalam pertemuan itu, diungkapkan Anthony, Pemkab Bulukumba menawarkan dua opsi tempat agar pelaksanaan ibadah natal bisa dilakukan. Dua lokasi itu, masing-masing, Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba dan Gedung PKK Bulukumba. Namun setelah melaksanakan rapat internal yang melibatkan jemaat, keputusan untuk menggunakan dua lokasi yang ditawarkan pemkab tidak disepakati.

Khususnya yang menyangkut persoalan teknis. Mengingat, segala interior di dalam pastoran di Jalan Wahidin Sudirohusodo, sebelumnya telah didesain untuk ibadah, tidak mungkin untuk dipindahkan ke dua lokasi yang ditawarkan pemkab.

“Umat keberatan, (katanya) lebih bagus tidak usah kita rayakan natal bersama di Bulukumba. Karena kenapa, karena kita tahu bahwa umat katolik itu punya pernak pernik hingga aksesori keagamaan, yang jika itu dibawa ke mana-mana, kesannya kurang sopan dan melanggar etika,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Anthony, waktu yang mepet untuk mengangkut segala perlengkapan ibadah untuk berpindah tempat sangat tidak memungkinkan. "(Biasanya) tidak sopan bagi kami kalau kita membawa aksesori keagamaan kita ke lokasi yang baru, kan nda enak, nda sopan. Dan itu menjadi kendala kami," katanya.

Antony menerangkan, perayaan natal bersama di pastoran Jalan Wahidin Sudirohusodo itu mulai dipersoalkan sejak tahun 2017. Padahal, sejak 2011, saat dia berada di Bulukumba, perayaan natal bersama sudah dilakukan di pastoran tersebut. Memasuki 2018, perayaan natal bersama disebutkan dilaksanakan di Gedung PKK.

Sebab saat itu, kata Antony, Pemerintah Kabupaten Bulukumba lebih awal memberikan rekomendasi tempat. Sehingga, masih banyak waktu untuk mempersiapkan perayaan Natal.

Meski tahun 2019 ini perayaan natal bersama bagi jemaat katolik Bulukumba tidak bisa dilaksanakan, Antony berharap, pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih baik dan jelas, untuk perayaan natal bersama di tahun-tahun mendatang. Perayaan natal, lanjut Anthony, tetap akan dilakukan jemaat yang tersebar di rumah-rumah ibadah terdekat bagi jemaat katolik.

Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria tak menampik jika persoalan ini telah terjadi sekitar dua tahun lalu. Pemkab berkoordinasi dengan sejumlah tokoh agama hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) lain untuk memberikan penjelasan terhadap kelompok masyarakat bahwa lokasi ibadah yang digunakan umat katolik di Jalan Wahidin Sudirohusodo bukanlah gereja.

“Tetapi karena masyarakat sudah terlanjur resisten, ya. Sejak dua tahun lalu itu pemerintah memfasilitasi gedung pelaksanaan natal. Nah itu, tahun lalu mereka laksanakan di gedung PKK Kabupaten Bulukumba. Sambil kita sudah memberikan rekomendasi kepada saudara katolik kita di Bulukumba, bahwa itu kan sebenarnya yang ditempati selama ini melakukan ibadah, itu kan rumah pastor. Mereka melakukan ibadah sementara,” ungkap Tomy saat dikonfirmasi terpisah, sesaat lalu.

Lebih lanjut kata Tomy, sejak 2017 hingga saat ini, pihaknya berupaya untuk meredam sekaligus mencari solusi terkait persoalan yang dianggap berpotensi mengganggu kenyamanan umat katolik Bulukumba dalam melaksanakan ibadah natal bersama.

“Kita sebenarnya sudah merekomendasikan saudara-saudara katolik di Bulukumba mencari tempat. Malah kita mau bantu, supaya lokasinya bisa representatif, supaya tidak berpotensi menimbulkan gesekan. Sampai hari ini kita belum mendapatkan proposal dari teman-teman katolik,” lanjut Tomy mengatakan.

Januari 2020 mendatang, lanjut Tommy, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) serta FKUB agar turun tangan dan ikut berperan lebih aktif dalam upaya mediasi dengan kelompok masyarakat lain yang belum sepaham dengan persoalan tersebut.

“Untuk memfasilitasi antara umat katolik dengan masyarakat yang ada di sekitar situ. Harapan kita ada kesepemahaman lah supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan,” ujarnya.