Logistik Pemilihan Ulang di Pulau Terluar Pangkep Dikirim Melalui NTB
Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulawesi Selatan mulai mendistribusi logistik pemilihan suara ulang. Hingga Kamis (25/4), terdapat 85 tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 kabupaten/kota yang dipastikan akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU.
Pemilihan ulang akan digelar serentak pada Sabtu (27/4). Hal itu sesuai batas waktu sepuluh hari setelah pemungutan suara, 17 April lalu.
“Hari ini sudah mulai dibawa lengkap. Daerah terjauh didistribusikan lebih dulu, lalu menyusul untuk yang terdekat dari ibu kota kabupaten/kota,” kata Ketua KPU Sulsel Misna M Attas di Makassar, Kamis (25/4).
1. Logistik untuk pulau Aloang dikirim via jalur udara
Salah satu daerah tujuan pengiriman logistik PSU berada di Pulau Aloang, Desa Tamparang, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). PSU akan digelar pada satu lokasi, yakni TPS 5.
Logistik dikirim melalui jalur udara dengan pesawat terbang. Surat suara, bilik, kotak, dan logistik pendukung terbang dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (25/4) siang. Dari sana logistik menempuh perjalanan darat ke Sumbawa Besar dan lanjut ke Pulau Aloang.
“Logistik akan dijemput dengan kapal rakyat, yang dikawal penuh pihak pengamanan,” kata Burhan, Ketua KPU Pangkep.
2. Pulau Aloang lebih dekat dari NTB
Pulau Aloang, yang masuk kawasan administrasi Pangkep, secara geografis lebih dekat ke NTB. Jika logistik dikirim langsung lewat laut dari Makassar ke pulau ini, akan makan waktu kurang lebih 30 jam.
Sebaliknya, jika menempuh jalur ke NTB, waktu perjalanan dihemat hingga hanya 12 jam. KPU mengejar efektivitas waktu mengingat pelaksanaan PSU semakin dekat.
“Kita hanya diberi waktu sampai tanggal 27 untuk pemungutan suara ulang,” ucap Burhan.
3. PSU digelar karena ada masalah administrasi pemilih
KPU Sulsel, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, memutuskan pemungutan suara ulang pada TPS bermasalah. Sejauh ini PSU dipastikan digelar pada 85 yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
PSU digelar karena ditengarai terdapat masalah administrasi pemilih di TPS bersangkutan. Misalnya, terdaftar pemilih yang tidak masuk dalam daftar DPT maupun DPTb.
"Kami di KPU mendorong untuk dilaksanakannya PSU terhadap semua TPS yang ditengarai bermasalah setelah dilakukan kajian-kajian dan pembuktian-pembuktian,” kata Ketua KPU Sulsel Misna M Attas.
4. Bawaslu masih kaji potensi tambahan lokasi PSU
Ketua Bawaslu Makassar Nursari mengungkapkan, pihaknya masih mempelajari sejumlah potensi pelanggaran yang mengharuskan lokasi PSU bertambah. Sejauh ini, di Makassar direkomendasikan PSU pada 19 TPS.
“Kalau pun ada, maksimal siang ini kita sampaikan rekomendasinya. Karena logistik PSU disediakan dari luar Sulsel dan pengirimannya makan waktu. Jangan sampai waktunya sudah lewat, logistik belum sampai,” ucapnya.
