Menlu Retno Marsudi Ajari Mahasiswa Makassar Jadi Diplomat

Makassar merupakan kota kelima tuan rumah Diplofest. Sebelumnya ajang yang sama digelar di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Padang. Menlu Retno menjelaskan, festival ini digelar karena selama ini dunia diplomasi cenderung masih asing. Masyarakat kebanyakan tidak paham dengan apa yang dilakukan diplomat Indonesia untuk memperjuangkan bangsa.  

Dalam Diplofest, mahasiswa diajak terjun langsung merasakan pengalaman menjadi diplomat. Di antaranya melalui simulasi sidang Dewan Keamanan PBB, bernegosiasi dengan wakil negara lain dalam simulasi sidang bilateral, atau berlatih berbicara di depan publik. Kemlu juga berbagi ilmu keprotokolan, sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri dalam menerima tamu penting.

“Dengan harapan, masyarakat atau mahasiswa bisa mendapakan pemahaman dari para pelaku diplomasi, dan dapat ditularkan ke luar,” ujar Retno.

Dalam kuliah umum di berbagai kampus, para petinggi Kementerian Luar Negeri menyampaikan beragam persoalan diplomasi internal. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Desra Percaya, menegaskan posisi Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina, baik melalui dukungan politik, ekonomi, dan penguatan kapasitas.

Desra juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, selama Palestina belum merdeka. Dia menyebut istilah solusi dua negara, artinya dua negara merdeka, berdaulat, dan setara.

“Sampai itu terwujud, Indonesia tidak bergeming,” katanya. 

Pada konferensi pers, Sabtu (23/2), Menlu Retno Marsudi sempat menjelaskan upaya Pemerintah membebaskan warga negara Indonesia yang disandera kelompok perompak Abu Sayyaf. Kejadian ini menimpa WNI yang bekerja di kapal berbendera Malaysia, di perairan Filipina, 5 Desember 2018 lalu.

Menlu mengatakan, sejak menerima informasi penyanderaan, Kemlu terus membangun komunikasi dengan berbagai otoritas di Filipina, serta menghimpun informasi lapangan melalui komunitas intelijen. Selain itu pihaknya juga telah menghubungi keluarga korban serta pemilik kapal.

“Upaya pembebasan bukan hal mudah, akan tetapi pemerintah akan terus berusaha. Perlindungan warga negara Indoensia adalah salah satu prioritas bagi pemerintah Indonesia,” Retno menerangkan.