Pemkot Makassar Belum Tetapkan Upah Minimum 2020

Penetapan upah minimum Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) disebutkan, upah minimum ditetapkan dari upah minimum tahun berjalan dikalikan dengan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengacu pada formula itu, upah minimum kota Makassar tahun depan bakal berkisar Rp3,1 juta. Dengan catatan upah minimum saat ini Rp2,8 juta lebih ditambah selisih inflasi 3,39 persen serta pertumbuhan nasional 5,12 persen.

Pada PP 78/2015, turut disebutkan juga bahwa upah minimum kabupaten/kota harus lebih besar dari upah minimum provinsi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menilai kenaikan upah minimum di Sulsel tidak terlalu berdampak terhadap kesejahteraan buruh dan pekerja. Sebab penetapan upah tidak berdasar pada survei kebutuhan hidup layak.

Wakil Direktur LBH Makassar Muh Fajar Akbar mengatakan, kenaikan upah minimum senilai 8 persen mengabaikan 78 item yang disurvei KHL. "Kalau berdasarkan survei 78 item KHL, UMP Sulsel seharusnya sudah menyentuh Rp3,5 juta," kata Fajar dikutip dari Antara, Sabtu (2/11).

Fajar mengatakan, kenaikan UMP di Sulsel jauh lebih kecil dibanding kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen. Hal ini, menurut dia, sangat timpang dengan kenyataan.

Dia menyatakan penetapan UMP harus dikritisi. Acuannya harus berdasarkan survei harga-harga kebutuhan riil di pasar yang dilakukan Dewan Pengupahan, bukan berdasar pada surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara abstrak.

"Bukan karena metode penetapan upahnya tidak kongkrit, tapi kalau menggunakan pendekatan survei harga kebutuhan pokok di pasar atau KHL ada 78 item yang disurvei, maka rasionalnya kenaikan upah sesuai kebutuhan di pasar antara 10-15 persen," ucap Fajar.