Pidato Nadiem Viral, Ini Tanggapan Ketua Ikatan Guru Indonesia

Naskah tersebut juga direspons positif oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim. "Sangat jelas terlihat keinginan beliau untuk fokus menyiapkan pelajar kita untuk masa depan yang lebih baik," ujarnya dalam rilis pers yang diterima IDN Times di Makassar pada Minggu (24/11).

Selain itu, ia juga menangkap keresahan Nadiem Makarim atas beban tugas administratif. "Beban administrasi ini selama ini menjadi tugas dan senjata pejabat-pejabat tertentu untuk membuat beban inspirasi guru semakin berat," lanjutnya.

IGI turut memandang bahwa inovasi memang diperlukan demi menyederhanakan jumlah mata pelajaran. Ia turut mendorong penguasaan bahasa asing bagi anak-anak didik serta menjadikan lulusan SMA-SMK mudah memasuki dunia kerja berbekal keterampilan dan keahlian.

Lebih jauh, ketua IGI periode 2016-2021 tersebut juga menangkap keinginan Nadiem Makarim menempatkan guru pada posisi terhormat. Oleh karenanya, IGI meminta eks CEO Go-Jek tersebut bekerja keras demi misi mendekatkan guru-guru di seluruh Indonesia ke dalam level finansial yang terjamin.

"Ikatan Guru Indonesia mendorong agar Nadiem Makarim memastikan guru-guru, yang mengisi ruang-ruang kelas adalah guru-guru yang memiliki status yang jelas, masa depan yang jelas, dan memiliki pendapatan yang tidak berada di bawah upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi," paparnya.

Pihaknya juga meminta agar Nadiem menempatkan guru pada posisi yang mulia sehingga dapat fokus sepenuhnya kepada misi menyiapkan penerus bangsa. Caranya? Yakni membebaskan guru dari problem pendapatan rendah.

"Prinsip guru tanpa tanda jasa sudah harus diubah, mengingat kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari semakin berat. Karena itu guru-guru Indonesia harus ditempatkan pada posisi yang mulia dengan diberikan pendapatan yang layak," lanjut pria kelahiran Maros, Sulawesi Selatan, 41 tahun silam tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ramli kembali menegaskan komitmen serius organisasi yang berdiri sejak tahun 2000 itu untuk menyiapkan guru dengan kompetensi tinggi tanpa diberi anggaran oleh pemerintah. Terlebih, tenaga pengajar menurutnya wajib menyesuaikan diri dengan era 4.0.

"Ikatan Guru Indonesia hanya membutuhkan legitimasi agar pelatihan apapun yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia diakui dan mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah," ujar alumnus Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin itu.