Setelah Berpolemik, Bupati Toraja Anulir Jabatan Rangkapnya

Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae membatalkan pengangkatan dirinya sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, melalui Surat Perintah bernomor 820-41, tertanggal 14 Maret 2019. Surat yang sama memuat penunjukan Yunus Sirante, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan.

Surat perintah Bupati akan berakhir dengan sendirinya setelah ada pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang defenitif.

“Dengan ditetapkannya Surat Perintah ini, Surat Perintah Bupati Tana Toraja Nomor: 820-40/BKPSDM/III/2019 tanggal 1 Maret 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi surat perintah yang diteken Bupati.

Hingga berita dihimpun, IDN Times berupaya mengkonfirmasi kepada Bupati Nicodemus. Namun nomor teleponnya tidak dapat dihubungi.

Sebelumnya diberitakan, Kemendagri menegaskan bahwa kepala dinas atau pimpinan tertinggi madya setingkat eselon II.b merupakan jabatan aparatur sipil negara (ASN). Soal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jabatan kepala dinas hanyat dapat diisi oleh pegawai negeri sipil, baik sebagai pejabat defenitif maupun sebagai pelaksana tugas.

Kepala daerah, Bahtiar melanjutkan, adalah jabatan politik yang tidak dapat menduduki jabatan sebagai penjabat sementara, Plt, maupun pelaksana harian pada jabatan ASN. Dengan kata lain, pejabat kepala perangkat daerah hanya bisa diisi oleh PNS.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyebut polemik jabatan kepala dinas kemungkinan akibat ketidaktahuan Bupati Toraja. Gubernur menyayangkan karena keputusan tersebut lolos dari pertimbangan dan pemantauan Pemerintah Kabupaten.

Dalam mengeluarkan keputusan, kata Nurdin, pemerintah daerah harus menelaah dasar aturannya. Hal ini jadi tugas sekretaris daerah, bagian hukum, atau pun penasihat pribadi bupati. Nurdin meminta Bupati mengevaluasi jajarannya di pemerintahan, karena masalah ini bukan semata kesalahannya sendiri.

“Itulah, semua ada filternya. Pasti ada paraf, ada telaah. Karena ini bisa jadi jebakan bagi bupati. Kita kan kepala daerah, mana mungkin semuanya surat kita baca,” kata Nurdin.