Sopir Petepete Makassar Boikot Retribusi Rp3 Ribu per Hari

Dalam orasinya, para sopir petepete menuntut Pemerintah Provinsi Sulsel agar membebaskan retribusi. Sebab selama ini dinilai ada perlakuan diskriminasi, yakni retribusi tidak diwajibkan merata kepada semua jenis angkutan umum. Dia mencontohkan taksi daring.

Pada poin lain, para sopir juga mempertanyakan tingginya nilai pajak kendaraan bermotor di Sulsel. Hidding menyebutkan, nilai pajak untuk mobil angkutan umumnya berkisar Rp1 juta per tahun. Sedangkan di daerah lain lebih kecil, misalnya Papua, dengan nilai Rp400 ribu lebih.

“Kita sadar pajak. Bukan tidak mau bayar pajak, tetapi harus adil,” ucapnya.

Hingga berita dihimpun, unjuk rasa masih berlangsung di depan Kantor DPRD Sulsel, jalan Urip Sumoharjo Makassar. Sebelumnya aksi digelar di depan Kantor Gubernur Sulsel, di jalan yang sama. Demonstrasi rencananya berlanjut ke Kantor Balai Kota dan DPRD Makassar.

Jenderal lapangan saat aksi demonstrasi, Ahmad Ando mengungkapkan, massa berencana menemui Gubernur Nurdin Abdullah untuk menyampaikan langsung berbagai keluhannya. Upaya itu gagal karena Nurdin berada di luar kota. Seorang staf Kantor Gubernur sempat berupaya menemui demonstran tapi ditolak.

“Kita cari gubernur atau wakil rakyat yang bisa kasi solusi. Kalau cuma staf tidak bisa ambil keputusan. Kami bosan dari tahun ke tahun cuma dijanji,” ucapnya.

Demonstrasi digelar para sopir petepete di jalan protokol Makassar. Aksi mereka menimbulkan kemacetan lalu lintas, karena massa menutup sebagian badan jalan.

Sejauh ini para demonstran belum mendapatkan kejelasan soal tuntutan mereka. Namun mereka mengisyaratkan akan menggelar aksi serupa dalam skala lebih besar di waktu mendatang. Dia meminta pemerintah segera merespons, jika tidak ingin para sopir berbuat kekerasan.

“Ini cuma awal. Bisa jadi kita akan singkirkan petugas-petugas yang memungut retribusi di jalan,” kata Hidding.

Saat berdemonstrasi, para sopir petepete merazia rekan-rekannya yang melintas. Mereka memaksa sesama sopir agar tidak bekerja mengangkut penumpang, dan bergabung pada aksi unjuk rasa.

Razia mengakibatkan sejumlah penumpang terpaksa diturunkan di tengah perjalanan. Mereka harus pasrah berjalan kaki dan menggunakan kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan.

“Mau bagaimana lagi, tidak bisa berbuat apa-apa. Sopirnya juga tidak bisa melawan, terpaksa berhenti,” kata Rosmawati, seorang penumpang.