Sulawesi Tenggara Peringkat Satu Indeks Kebebasan Pers Nasional

Lingkungan yang dimaksud dalam objek survei penentunya antara lain fisik-politik, hukum serta ekonomi, di mana masing-masingnya mengandung 20 indikator.

Adapun indeks kemerdekaan pers sendiri diukur berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal, seperti yang dilakukan oleh ranking tahunan Press Freedom Index. Prinsip HAM ini jadi basis dalam membandingkan dan menyelidiki sejauh mana keleluasaan awak media melakukan tugas di seluruh provinsi lewat survei.

Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart dalam kesempatan yang sama berujar bahwa institusi pers adalah mitra strategis pihak kepolisian.

"Saat Polri dipimpin Prof Tito Karnavian salah satunya mengusung visi pentingnya manajamen media. Saat ini, Kapolri Jenderal Idham Azis melanjutkan dengan visi pemantapan manajemen media," katanya.

Adapun Syaifullah selaku Plt Kadis Komunikasi dan Informatika Sultra meminta agar pemerintah daerah ikut mendorong pers bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saat ini tidak ada lagi upaya atau skenario menghalang-halangi atau melarang wartawan mempublikasikan suatu peristiwa. Bahkan, kebebasan menyebarluaskan informasi sudah menjadi milik semua orang," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, Dewi Sri Sulistianingsi memberi apresiasi pada catatan IKP Sultra. Namun yang jadi sorotan adalah indeks demokrasi provinsi yang dipimpin Gubernur Ali Mazi tersebut berada di peringkat 15. Dirinya berharap agar transparansi lebih ditingkatkan.

"Kita harapkan dokumen APBD Sultra dipublikasikan agar tidak menjadi penyumbang indikator buruk," ungkap Dewi.

Dalam data terbaru Press Freedom Index yang dihimpun Reporters Withour Borders, Indonesia masih berada di posisi 124 dari 180 negara alias relatif rendah. Bergeming pada peringkat yang sama sepanjang tiga tahun beruntun, kebebasan pers di tanah air memang cenderung naik turun sepanjang sembilan tahun terakhir.

Indonesia masih kalah dari Afghanistan (121), Chad (122) dan Malaysia (123). Namun lebih baik ketimbang Uganda, Sri Lanka, Zimbabwe, serta Qatar. Lebih jauh, Norwegia masih menjadi negara paling ramah bagi jurnalis. Adapun predikat sebagai paling represif disematkan kepada Turkmenistan.