Wagub Prihatin Kondisi MS, Pemuda yang Dirantai Orangtua Selam 9 Tahun

Usai menjenguk MS, Andi Sudirman lalu menyampaikan keprihatinanannya atas kondisi yang dialami MS. Dia tak menyangka rupanya praktik seperti ini masih terjadi di tengah masyarakat. 

Menurutnya, hal ini biasa terjadi di masa lalu di mana masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi tertentu ditakutkan akan mengganggu orang lain sehingga mengurung pun menjadi pilihan.

"Setelah ke arah sekarang jadinya pergeseran. Orangtua yang dulu memberikan contoh seperti itu tapi mereka tetap memberikan fasilitas yang bagus dan hanya menghindarkan dari orang banyak. Sekarang melakukan hal itu tetapi tidak memperhatikan kondisi," kata Andi Sudirman.

Untuk itu, Andi Sudirman menekankan pentingnya peran dan fungsi pemerintah agar lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi ukuran atau standar di dalam masyarakat, termasuk bagaimana memperlakukan orang dengan kondisi tertentu.

"Itu masalah bagaimana penyuluhan kepada masyarakat kita dan kita juga harus mengambil alih untuk melakukan pembinaan," kata dia.

Praktik merantai anggota keluarga karena kondisi tertentu secara tegas dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun berkaca dari kasus MS, tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi kembali di tengah masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya langkah komprehensif, misalnya payung hukum berupa peraturan daerah (perda) untuk melarang praktik seperti itu.

Terkait hal ini, Andi Sudirman menilai masih dibutuhkan pengkajian mendalam. Sebab bisa jadi nantinya akan ada pihak yang lebih ahli di bidang ini yang berinisiatif untuk membuatkan perda.

"Dari ahli nanti tentu kita minta dan sebagainya. Apa format yang harus kita lakukan untuk membakukan. Karena ketika kita menyusun sebuah aturan yang kemudian tidak efektif untuk ke bawah, itu berat juga. Tentu kita harus melihat dari beberapa sudut pandang," kata Andi Sudirman.

Menurutnya, sebelum menetapkan sebuah aturan maka yang harus diperhatikan secara seksama adalah pola-pola yang terjadi di tengah masyarakat.  "Ini kan kasusnya berbeda-beda, takutnya aturan dibuat untuk satu orang tapi berbeda kasus yang terjadi," pungkasnya.