Yang Lain Kekurangan, KPU Gowa Malah Kembalikan Sebagian Dana Pilkada

Muhtar menjelaskan, awalnya KPU Gowa memang mengajukan anggaran pilkada lebih dari daftar kebutuhan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada keperluan yang mendesak.

Belakangan, KPU RI bersama Kementerian Keuangan memberlakukan kenaikan nilai honor panitia ad hoc secara nasional. Setelah menyesuaikan dengan daftar honor yang baru, anggaran KPU Gowa tetap surplus. 

“Makanya dikembalikan sebagian. Jadi sekarang anggaran kita tinggal Rp55 miliar,” ucap Muhtar.

KPU Gowa akan menggelar serangkaian tahapan pilkada, dengan puncaknya pemungutan suara pada tanggal 23 September 2020. Muhtar optimistis pihaknya bisa menggelar pilkada sesuai agenda, dengan anggaran yang tersisa.

“Itu cukup, sepanjang regulasinya tidak ada perubahan,” Muhtar menambahkan.

KPU sebagian daerah Sulawesi Selatan masih mengalami kekurangan dana untuk menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2020. Anggaran yang diperoleh dari hibah pemerintah daerah masing-masing tidak mencukupi, karena belakangan berlaku kenaikan nilai honor untuk panitia ad hoc secara nasional.

KPU Kota Makassar, sebelumnya diberitakan butuh tambahan anggaran Rp9,6 miliar. Dana itu bakal digunakan untuk menutupi kenaikan honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain Makassar, KPU di daerah lain juga masih butuh tambahan anggaran. KPU Bulukumba, misalnya, masih butuh Rp4,5 miliar untuk kebutuhan yang sama. Demikian juga dengan KPU Selayar, dengan kebutuhan tambahan berkisar Rp3 miliar.

Pada pilkada serentak tahun 2020, honor panitia ad hoc dipastikan naik. Itu berlaku untuk petugas di tingkat Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Gaji ketua KPPS naik dari Rp550 ribu jadi Rp900 ribu. Anggota KPPS gajinya naik dari Rp500 ribu menjadi Rp850 ribu. Sedangkan petugas pengamanan naik gaji dari Rp400 ribu menjadi Rp650 ribu.

Petugas PPK bakal bekerja selama sepuluh bulan, sedangkan petugas PPS sembilan bulan. Upah ketua PPK naik dari Rp1,85 juta menjadi Rp2,2 juta per bulan. Upah anggotanya naik dar Rp1,6 juta jadi Rp1,9 juta.

Untuk petugas PPS, ketuanya menerima kenaikan honor dari Rp900 ribu menjadi Rp1,2 juta per bulan. Adapun upah anggotanya naik dari Rp850 ribu menjadi Rp1,150 juta per bulan.